Pananganan Kemiskinan Ora Péré-Péré

Rakor Pengentasan Kemiskinan Wakil Bupati Pemalang: Pananganan Kemiskinan Ora Péré-Péré

Bappeda menyelenggarakan Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab. Pemalang Tahun 2022 pada Kamis (2/6), bertempat di Sasana Bhakti Praja. Menurut Sujarwo, SE, MM., Kepala Bappeda Kab. Pemalang, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kab. Pemalang di bawah kepemimpinan Mas Mukti Agung Wibowo, ST., M.Si. dan Mas Mansur Hidayat, ST. Menurutnya “forum TKPKD bertujuan untuk mengkonsolidasikan para pemangku kepentingan dalam mengentaskan penduduk miskin di Kab. Pemalang.”

Wakil Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, ST. yang memimpin sekaligus menjadi pemateri kunci dalam forum tersebut menegaskan bahwa penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan di Kab. Pemalang saat ini. Mengutip laporan statistik BPS Kab. Pemalang, “pada Tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kab. Pemalang sebesar 16.56% atau sekitar 215.000 jiwa, meningkat dibanding prosentase penduduk miskin di Tahun 2020 yang sebesar 16.02%” terangnya. Di samping itu, Wakil Bupati Pemalang yang juga menjabat sebagai Ketua TKPKD Kab. Pemalang juga mengingatkan bahwa kurang lebih separuh dari penduduk miskin tersebut hidup dengan pengeluaran harian kurang dari $2 PPP (miskin ekstrim).
Untuk itu, Wakil Bupati Pemalang menginstruksikan kepada perangkat daerah terkait untuk lebih aktif, berusaha lebih keras, serta memperkuat sinergi sehingga intervensi untuk mengentaskan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan membuahkan hasil yang efektif. “Urusan pengentasan kemiskinan jangan dianggap pèrè-pèrè” tegasnya.
Sebagai dasar intervensi, Forum TKPKD Kab. Pemalang merekomendasikan untuk mengoptimalkan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga bantuan-bantuan sosial yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin lebih tepat sasaran. Selain itu, intervensi kebijakan dan program layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta program kegiatan untuk meningkatkan pendapatan, khususnya bagi penduduk miskin, juga perlu diperkuat dan ditingkatkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *