Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12) pagi. Kegiatan ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Irman Gusman, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, para Menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan kepala Bappeda seluruh Indonesia. Khusus kepada para Wali Kota dan Bupati, Presiden menyampaikan bahwa ini merupakan pertemuan pertamanya dalam forum resmi. Oleh karena itu, Presiden menilai forum ini sangat tepat bagi para Wali Kota dan Bupati untuk mencermati agenda pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan.

Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak terlena dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Banyak daerah yang memiliki sumber daya alam berlimbah, seperti minyak, batu bara, dan gas, tapi justru masyarakatnya tidak sejahtera. Hal ini akibat kebijakan yang dibuat tidak benar dan tepat. Oleh karena itu, Presiden meminta ke depan kebijakan-kebijakan publik yang dibuat harus benar dan tepat demi mensejahterakan mas­yarakat. “Negara yang maju, provinsi yang maju, kota/kabupaten yang maju tidak tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Banyak daerah yang punya minyak, batubara, gas, tapi kalau pengelolaannya tidak benar, justru itu jadi malapetaka. Kuncinya, kebijakan publik yang benar dan tepat,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan enam bidang yang perlu menjadi perhatian bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pertama, tentang kedaulatan pangan. Presiden mengatakan, tiga tahun ke depan Indonesia sudah harus swasembada beras. Tahun berikutnya menyusul swasembada gula, jagung, dan komoditas yang lain. Untuk mewujudkan swasembada pangan ini, pemerintah dalam lima tahun ke depan akan membangun infrastruktur pendukung, seperti membangun 49 waduk dan irigasi untuk mengairi 1 juta haktare persawahan. “Saya minta para Gubernur, Wali Kota, dan Bupati untuk mengawal (target) ini. Ini semua ambisi dan mimpi besar kita, jadi manajemen lapangan harus benar-benar diawasi,” ujar Presiden.

Bidang kedua adalah kedaulatan energi. Presiden meminta, kekayaan sumber daya alam, seperti batu bara, harus dimanfaatkan untuk mendukung pembangkit listrik. Presiden mengaku cukup miris melihat kondisi di daerah yang hampir semuanya mengeluhkan kekurangan pasokan listrik. Hal ini akibat ada kesalahan dalam membuat kebijakan, serta izin yang sulit dan lama. Izin pembangkit misalnya, bisa sampai enam bulan, dan pembebasan lahan butuh 3-4 bulan. “Persoalan-persoalan mendasar seperti ini kalau tidak diselesaikan kondisinya akan begini terus,” kata Presiden.

Bidang ketiga adalah kemaritiman. Presiden mengatakan, pemerintah akan membangun 24 pelabuhan untuk memperkuat sektor kemaritiman. Presiden sangat menyayangkan potensi laut Indonesia selama ini banyak yang dicuri. Paling tidak, Indonesia kehilangan sekitar Rp300 triliun setiap tahun akibat illegal fishing. Untuk itu, Presiden meminta sumber daya laut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Selama ini, ada sekitar 5.000-7.000 kapal yang beroperasi di perairan Indonesia, dan 90% ilegal. “Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus tegas (menindaknya). Saya minta para gubernur, wali kota, dan bupati, turut mengawasi,” tandasnya.

Bidang keempat adalah sektor pariwisata. Menurut Presiden, Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan mancanegara, akan tetapi selama ini masih kalah dengan negara tetangga. Selama ini jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia rata-rata hanya 8 juta per tahun, jauh di bawah Malaysia yang mencapai 24 juta per tahun. Padahal, potensinya bisa 10 kali lipat. “Problem kita adalah problem promosi dan kemasan produk (wisata). Saya sudah perintahkan Menteri Pariwisata (Arif Yahya) untuk promosi besar-besaran,” katanya.

Bidang kelima adalah pembangunan infrastruktur. Khusus untuk proyek trans, baik tol maupun kereta api, akan dimulai Februari 2015 untuk wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sedangkan untuk wilayah Papua, Presiden sudah meminta dilakukan studi yang ditargetkan selesai enam bulan. “Saya minta semua Gubernur, Wali Kota, dan Bupati membantu pembebasan lahan,” ucap Presiden.

Bidang terakhir yang menjadi perhatian Presiden adalah pembangunan manusia. “Ini adalah kunci. Semua Gubernur, Wali Kota, dan Bupati harus melakukan perbaikan-perbaikan, dan merubah pola pikir, melakukan revolusi karakter, baik aparatur pemerintah maupun masyarakatnya. Pola pikir birokrasi yang lambat harus diubah biar pelayanan lebih cepat,” pungkas Presiden. Kegiatan Musrenbangnas RPJMN 2015-2015 berlangsung hing­ga Kamis (18/12) sore dan akan di­tutup Wakil Presiden Jusuf Kalla. (http://bappenas.go.id)