Upaya dan kerja keras dari seluruh pihak yang terintegrasi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 membuahkan hasil. Kabupaten Pemalang akhirnya dapat meraih penghargaan sebagai kabupaten pelaksana terbaik pertama penilaian aksi konvergensi se Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut diberikan oleh tim penilai kinerja konvergensi stunting tingkat Provinsi Jawa Tengah, Susi Tursilowati kepada Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo dalam acara Rembuk Stunting di salah satu Hotel di Pemalang.

Dalam acara ini Bupati mengungkapkan program pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Pemalang dimulai sejak tahun 2019, dengan menetapkan 10 desa sebagai lokus penanganan stunting setiap tahunnya.
Secara akumulatif Kabupaten Pemalang telah menetapkan 50 desa lokus pelaksanaan percepatan penurunan stunting dalam rencana aksi daerah penanggulangan stunting hingga tahun 2024.
Sebelumnya Bupati menguraikan bahwa berdasarkan target nasional, prevalensi stunting sampai tahun 2024 sebesar 14%.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Pemalang dalam program penanganan stunting diantaranya :
* Penarikan data e-PPGBM belum menggunakan cut-off waktu yang seragam.
* Upaya perbaikan cakupan pendataan dan pelaporan hingga mencapai 100% untuk mendapatkan gambaran kondisi yang
lebih mendekati riil.
* Upaya “keroyokan” belum dibarengi dengan upaya pengaturan tata kerja sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih intervensi.
* Memfungsikan TPPS secara maksimal sebagai lembaga penanganan stunting di daerah.
* konsolidasi berbagai system pendataan (e_PPGBM, e_HDW, Elsimil, dll) untuk mendapatkan satu data yang tervalidasi yang dapat di pergunakan oleh daerah.

Adapun ada rekomendasi dari Provinsi untuk lebih menekan penderita stunting di Kabupaten Pemalang yaitu :
* Integrasi program penanggulangan kemiskinan dengan percepatan penurunan stunting dan penurunan Angka kematian Ibu (AKI).
* Penggerakan RS milik pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan program gizi hingga tingkat puskesmas.
* Memberdayakan KPM untuk memastikan layanan di desa dengan mendapatkan peningkatan kapasitas melalui OPD.
* Score card sebagai data penyeimbang untuk pemantauan layanan di desa.
* Dukungan perusahaan untuk edukasi pemenuhan gizi bagi karyawan perempuan guna pencegahan stunting.
* New zero stunting dengan focus intervensi pada remaja, catin, calon ibu, PUS.